10 Juta Gen-Z Nganggur: Indonesia Emas 2045 Sebatas Kata-Kata Mutiara Saja?

 

BPS melaporkan bahwa terdapat sekitar 9,9 juta penduduk usia muda (15-24 tahun) tanpa kegiatan atau youth not in education, employment, and training (NEET) di Indonesia pada 2023. Dari 9,9 juta orang tersebut, 5,73 juta orang merupakan perempuan muda sedangkan 4,17 juta orang tergolong laki-laki muda.

Apakah istilah Indonesia Emas 2045 sudah cukup tepat digunakan? Apakah pemerintah kita sudah cukup serius menanggapi hal ini? Tentunya kita tidak tahu, karena kita bukan orang pemerintahan. Satu hal yang bisa kita lakukan adalah menggunakan mata dan otak kita untuk mengetahuinya. Disini kita akan melihat betapa belum seriusnya pemerintah menanggapi istilah Emas ini, dan mencoba menganalisis betapa naifnya pernyataan Indonesia Emas 2045 yang dilontarkan oleh presiden kita.

~Pendidikan yang ajrut-ajrutan

SDM adalah aset utama yang dimiliki oleh negara, dan SDM yang unggul diciptakan oleh pendidikan yang unggul pula. Apakah pemerintah kita sudah serius dengan pendidikan di negeri ini?

Anggaran pendidikan kita dari APBN adalah 20%. Dari persentase terdengar sedikit karena belum sampai seperempatnya. Tapi kita perlu tahu 20% itu sekitar 660,8 triliun rupiah dan cukup jauh dengan anggaran IKN yang hanya 72,3 triliun

Lalu, sebanyak itu duitnya kemana? kemana lagi kalok pejabat kita yang butuh dengan mobil dinas pajero, mereka butuh rapat di hotel berbintang. Sedangkan kita tahu ada anak SD yang harus jalan berkilo-kilo meter hanya untuk mendapatkan pendidikan. Anggaran pendidikan kita 660,8 triliun tapi angka putus sekolah kita yang masih banyak karena penempatanya yang tidak sesuai.

Minggu lalu saya dikeluarkan dari kelas karena telat masuk satu jam. Tapi bagi saya itu adalah anugrah, karena mendapatkan materi untuk tulisan kali ini. Di asrama saya membaca sebuah koran yang hangat diperbincangkan belakangan ini tetntang UKT. Disana dibahas bahwa ada sebuah kebijakan pemindahan nama PTN menjadi PTN-BH.

Tujuan dari PTN-BH ini sebenarnya untuk menjadikan perguruan tinggi yang mandiri. Dimana perguruan tinggi  hanya diberikan subsidi 1,9 triliun berarti 29% dari anggaran pendidikan, dan sisanya perguruan tinggi dituntut untuk mencari duit sendiri. Inilah yang membuat biaya UKT tidak terkontrol.

Ketika kebutuhan kampus tidak cukup hanya mengandalkan subsidi 29% tersebut, maka kampus akan menaikan biaya UKT bagi mahasiswanya. Tapi disinilah tempat bobroknya kampus karena menaikan UKT yang tidak masuk akal, hingga bisa naik beberapa kali lipat. Jika kebutuhan tersebut dipatokan dengan inflasi maka itu adalah alasan yang bodoh dari para rektor, karena akan sulit inflasi naik segitu tidak masuk akalnya.

Apalagi adanya pernyataan bahwa perguruan tinggi hanya tertiary education, dari pejabat pendidikan kita, yang saya rasa itu tidak perlu dinyatakan karena tidak jelas tujuannya. Semua orang tahu bahwa berkuliah adalah suatu previlage karena jumlah masyarakat kita yang melanjutkan perguruan tinggi hanya 6,52%. Tapi pernyataan tersebut membuat kita berfikir apakah Indonesia Emas 2045  itu tidak terlalu naif dibanggakan.

Kita tahu bahwa SDM yang unggul tidak selalu dihasilkan dari kuliah, tapi bagaimana dengan yang  tidak kuliah. Orang-orang yang menambah pendidikannya sampai 4 tahun saja belum tentu baik apalagi yang hanya 12 tahun. Apakah pernyataan perguruan tinggi hanya tertieri education itu sudah cukup tepat dinyatakan dengan kondisi seperti ini? atau hanya untuk mencari perhatian dari amarah masyarakat saja?

Di negara tetangga ada Vietnam yang sedang serius menanggapi sistem pendidikan mereka. Jumlah penduduk Vietnam kini lebih dari 93 juta jiwa dan 40% diantaranya adalah usia 10-25 tahun. Hal inilah yang menuntut Vietnam untuk memiliki kualitas pendidikan yang tinggi dan mereka serius menanggapinya.

Siswa Vietnam memiliki keunggulan di bidang matematika dan sains daripada siswa indonesia. Akankah yang akan menjadi Emas 2045 adalah Vietnam bukan Indonesia?, ayolah kita udah sering kalah di sepak bola, masa kalah lagi di pendidikan.

 

~SDA yang terlantarkan

Semua negara tahu bahwa indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Dijuluki negara agraris, negara maritim, paru-paru dunia dan lain sebagainya. Tapi yang dijuluki negara agraris justru masih butuh impor 3,06 juta ton beras, padahal memiliki wilayah pertanian seluas 63,4 juta hektar (33,7% luas lahan indonesia).

Salah satu faktor Indonesia masih impor beras dari luar adalah banyak anak muda di Indonesia yang tidak ingin menjadi petani. Pemerintah mau tidak mau impor beras dari luar untuk menjaga stabilitas harga dan stock beras karena produksi beras di Indonesia yang tidak konsisten.

Permasalahan produksi ini sebenarnya dapat di atasi dengan pemanfaatan teknologi, seperti yang diterapkan oleh jepang. Namun, di Indonesia kita ketahui sedikit sekali “orang pintar” yang terjun di bidang pertanian, sehingga pemanfaatan teknologi sulit dijalani. Ditambah lagi dengan minat anak muda di bidang pertanian sebagai penerus yang angkanya terus menurun setiap tahunnya.

Apalagi gen z yang memiliki jargon work life balance, dikit-dikit healing, dikit-dikit mental health dan lain sebagainya, mana mau mereka jadi petani.

Hal yang harus diperhatikan juga dalam pemanfaatan SDA adalah bidang riset. Ekspor produk mentah dengan produk jadi akan jauh beda nilainya. Namun, Indonesia masih ekspor BBM mentah ke-Singapura lalu impor lagi BBM yang sudah jadi dari negara sama dengan harga yang jauh lebih mahal tentunya.

Hal inilah membuat anggaran subsisdi BBM kita lebih besar daripada anggaran pendidikan.  Karena Indonesia belum mampu memproduksi BBM sendiri. Bagaimana tidak, anggaran riset kita hanya berkisar 0,7% saja dari APBN. 

Pernyataan Indonesia Emas 2045 sebenarnya memberrikan spirit tersendiri kepada masyarakat. Namun, apabila pemerintah masih belum serius dalam pengelolaan negara, maka kata “Emas” lebih cocok diganti dengan kata “Cemas”. Ini adalah sebuah pertaruhan cukup besar, apabila Indonesia tidak mampu mewujudkan cita-citanya tersebut, yang ada bukanlah bonus demografi melainkan beban demografi yang harus ditanggung negara nantinya.

Salam,

Syukron Hidayat